Selasa, 15 April 2008
Tidak terasa sudah 13 (Tiga belas) tahun, sejak tahun 1995-2008 kegiatan pemetaan partisipatif berkarya di Kalimantan Barat. Sudah banyak hal yang terjadi, baik itu luasan wilayah-wilayah yang sudah dipetakan maupun respon masyarakat terhadap pemetaan dan kendala-kendala yang ditemui saat melakukan pemetaan serta pasca pemetaan atau upaya tindak lanjut masyarakat dari hasil pemetaan.
Kegiatan pemetaan partisipatif ini pada awalnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat yang lemah, miskin dan marginal. Harapannya untuk memberikan kekuatan hukum atas hak-hak tanah adat dan atas wilayah-wilayah hutan serta atas sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Kemudian dari hasil pemetaan partisipatif ini oleh masyarakat dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk kepentingan advokasi dan mempermudah pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang berbasis masyarakat.
Kemudian, Undang-undang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga memberikan peluang bagi masyarakat melakukan pemetaan partisipatif, undang-undang ini mengakui peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga kegiatan pemetaan tidak terlalu mengalami kendala dalam pelaksanaannya, bahkan sudah banyak lembaga-lembaga yang melaksanakan pemetaan partisipatif ini.
Namun dalam perjalanannya selama ini, lembaga-lembaga yang melaksanakan pemetaan partisipatif terkesan berjalan sendiri-sendiri. Jarang sekali ada koordinasi antar lembaga, bahkan untuk mengetahui luasan dan tempat wilayah-wilayah yang sudah dipetakanpun sulit. Kemudian wilayah-wilayah yang sudah dipetakan terkesan ditinggalkan dan tidak ada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sehingga hasil dari pemetaan terkesan berjalan ditempat dan tidak berbunyi ataupun berpengaruh bagi masyarakat yg wilayahnya sudah dipetakan.
Kegiatan seperti ini patut kita evaluasi apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dahulu mempunyai dampak positif bagi masyarakat ? memang pasti ada segi positifnya, namun hal ini patut kita tingkatkan dan kalaupun ada segi negatifnya perlu di perbaiki untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Kegiatan pemetaan partisipatif ini pada awalnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat yang lemah, miskin dan marginal. Harapannya untuk memberikan kekuatan hukum atas hak-hak tanah adat dan atas wilayah-wilayah hutan serta atas sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Kemudian dari hasil pemetaan partisipatif ini oleh masyarakat dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk kepentingan advokasi dan mempermudah pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang berbasis masyarakat.
Kemudian, Undang-undang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga memberikan peluang bagi masyarakat melakukan pemetaan partisipatif, undang-undang ini mengakui peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga kegiatan pemetaan tidak terlalu mengalami kendala dalam pelaksanaannya, bahkan sudah banyak lembaga-lembaga yang melaksanakan pemetaan partisipatif ini.
Namun dalam perjalanannya selama ini, lembaga-lembaga yang melaksanakan pemetaan partisipatif terkesan berjalan sendiri-sendiri. Jarang sekali ada koordinasi antar lembaga, bahkan untuk mengetahui luasan dan tempat wilayah-wilayah yang sudah dipetakanpun sulit. Kemudian wilayah-wilayah yang sudah dipetakan terkesan ditinggalkan dan tidak ada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sehingga hasil dari pemetaan terkesan berjalan ditempat dan tidak berbunyi ataupun berpengaruh bagi masyarakat yg wilayahnya sudah dipetakan.
Kegiatan seperti ini patut kita evaluasi apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dahulu mempunyai dampak positif bagi masyarakat ? memang pasti ada segi positifnya, namun hal ini patut kita tingkatkan dan kalaupun ada segi negatifnya perlu di perbaiki untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.
0 komentar:
Posting Komentar